LSM Demo di Banjarmasin: Soroti Dugaan Korupsi Tanah Wakaf, Pungli Izin AMDAL, dan Proyek Puskesmas Bermasalah

JELAJAH KALIMANTAN NEWS, BANJARMASIN – Sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Selatan. Mereka menyuarakan sejumlah dugaan penyimpangan, mulai dari korupsi tanah wakaf, pungutan liar (pungli) pada proses perizinan AMDAL, hingga proyek pembangunan puskesmas yang dinilai bermasalah.

Aksi yang diinisiasi oleh Din Jaya dari Forum Rakyat Peduli Bangsa dan Negara (Forpeban), Rolly Irawan dari Pemuda Islam Kalsel (PI), Anang Bidik dari Gepak Kalsel, Husaini dari Kaki Kalsel, dan H Surianyah dari PEKAT IB. Tuntutan mereka mendapat perhatian publik karena menyangkut kepentingan umum serta keadilan hukum.

Dalam demonstrasi yang berlangsung damai ini, pengamanan diperketat oleh aparat kepolisian, termasuk Polda Kalsel, Polresta Banjarmasin, dan Polsek Banjarmasin Tengah. Beberapa isu utama yang disorot oleh para demonstran adalah sebagai berikut:

1. Dugaan Korupsi Tanah Wakaf di Murung Halinau Para demonstran menyoroti dugaan pelanggaran hukum terkait pengalihan kepemilikan sebidang tanah wakaf di Murung Halinau seluas 3.699 meter persegi. Tanah yang seharusnya menjadi milik Panitia Kuburan Muslimin ini diduga dijual secara ilegal oleh pihak yang mengklaim sebagai ahli waris dengan harga Rp 2,96 miliar.

2. Dugaan Pungli dalam Pengurusan Izin AMDAL LSM juga menuntut pengusutan terhadap dugaan pungli dalam proses pengurusan izin AMDAL di Dinas Lingkungan Hidup Kalimantan Selatan. Dugaan ini mengarah kepada oknum pejabat berinisial S, yang diduga bekerja sama dengan kelompok tertentu untuk memperoleh keuntungan.

3. Proyek Puskesmas Sungai Tabuk Bermasalah Selain itu, mereka menyoroti ketidaksesuaian spesifikasi teknis dan volume pekerjaan dalam proyek pembangunan Puskesmas Sungai Tabuk 1 di Kabupaten Banjar senilai Rp 9,5 miliar. Hal ini dianggap sebagai salah satu bentuk ketidakberesan dalam pelaksanaan proyek pemerintah.

Mereka berharap demonstrasi ini menjadi pemicu bagi pihak berwenang untuk segera menindaklanjuti laporan dugaan penyimpangan tersebut. “Kami ingin keadilan ditegakkan dan praktik-praktik korupsi diberantas demi kebaikan rakyat,” ujar salah satu orator aksi.

Aksi ini mencerminkan kegelisahan masyarakat terhadap pengelolaan pemerintahan yang dianggap tidak transparan dan rawan penyimpangan.