JELAJAH KALIMANTAN NEWS, BANJARMASIN – Puluhan massa dari Lembaga Swadaya Masyarakat Pemuda Islam, LSM Forpeban, LSM PEKAT IB, GEPAK Kalsel, dan lainnya menggelar aksi demo di depan Kantor Kejaksaan Tinggi Kalsel, Kamis pagi (8/8/2024). Dengan membentangkan spanduk, mereka menyuarakan sejumlah laporan dugaan korupsi di lingkup pemerintah kabupaten di Kalimantan Selatan.
H. Din Jaya yang didampingi Rolly Irwan mengungkapkan beberapa dugaan korupsi berikut:
1. Dugaan korupsi dan penggunaan anggaran fiktif dalam Program Penanganan Stunting di Pemerintah Kabupaten Banjar tahun anggaran 2023 senilai Rp. 138 miliar. Kasus ini diduga melibatkan istri orang nomor satu di Pemkab Banjar sebagai Wakil Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (PPS) atau Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat (TP PKK) Kabupaten Banjar.
2. Dugaan ketidaklengkapan laporan dan dokumen tata kelola administrasi keuangan di beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kabupaten Banjar tahun anggaran 2023, yang berimplikasi pada dugaan korupsi dalam pelaksanaan paket pekerjaan.
3. Dugaan praktik pungutan liar (pungli) oleh oknum Kabid di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup (DPRKPLH) Kabupaten Banjar dengan kisaran Rp. 150 juta per bulan.
4. Dugaan kecurangan dalam pekerjaan yang mengakibatkan ambruknya bangunan siring penopang badan jalan di pinggir Sungai Martapura di Jalan Inayatullah, Desa Dalam Pagar, Kabupaten Banjar, meskipun baru beberapa bulan selesai dikerjakan.
5. Dugaan kecurangan pada pelaksanaan proyek pengaspalan jalan di Terminal Tipe A Gambut Barakat, Kementerian Perhubungan, senilai Rp. 3.252.170.000.
6. Dugaan kecurangan pada pelaksanaan beberapa proyek/pengadaan barang dan jasa di Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala sepanjang tahun anggaran 2023-2024.
7. Dugaan kecurangan pada pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar tahun anggaran 2023-2024.
Koordinator Bidang Intelijen Kejati Kalsel, Agung Pamungkas, menyatakan siap menerima dan menindaklanjuti laporan tersebut. Usai melakukan orasi, perwakilan massa menyerahkan berkas laporan dugaan korupsi kepada perwakilan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan. (Nd_234)
